Kilas Balik Presidensi G20 India: Ini 3 Isu Prioritas Ketenagakerjaan Indonesia

Pada forum Presidensi G20 di Indore, India, sabtu (22/7/23), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyampaikan pandangan terhadap 3 isu prioritas di Indonesia dalam Deklarasi dan Prioritas EWG (Employment Working Group) atau Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20.

Pertama, bahasan mengenai kesenjangan keterampilan global. Menaker menegaskan bahwa kesenjangan keterampilan global membutuhkan pendekatan secara komprehensif serta adanya keterlibatan peran dari multi-stakeholder.

Menurut Menaker, berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berkualitas, termasuk magang sangat penting guna mendukung kebutuhan industri, serta mempromosikan pengakuan kualifikasi pemagangan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Untuk itu, Kemnaker mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, perusahaan, lembaga pemerintah, dan UKM dalam menjembatani kesempatan latihan kerja atau magang yang berkualitas. Kedua, adalah perlindungan sosial. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, munculnya bentuk dan skema baru guna mensejahterakan perlindungan para ‘pekerja lepas’ atau freelance (pekerja tidak tetap berbasis proyek dengan jangka waktu tertentu).

Menaker menegaskan, pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan platform, dan perwakilan pekerja untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi hak dan kesejahteraan pekerja lepas. Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, merupakan langkah tepat untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.

Diketahui juga, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa jumlah pekerja lepas di Indonesia menembus angka hingga 46,47 juta jiwa atau sekitar 32% dari total angkatan kerja yang mencapai 146,62 juta jiwa per-Februari 2023 silam.

Ketiga, yaitu memastikan pembiayaan perlindungan sosial yang berkelanjutan, khususnya dalam segi finansial. Artinya, harus didanai dengan cara yang tidak membebani anggaran pemerintah. "Berdasarkan pengalaman Indonesia, kami mengeksplorasi sejumlah langkah, memperluas basis pendapatan, memperkuat sistem perpajakan, dan mengeksplorasi model pembiayaan yang inovatif. Kami juga percaya bahwa penting untuk memprioritaskan pengeluaran publik untuk perlindungan sosial,” lanjut Menaker.

Kemnaker berkomitmen mengatasi kesenjangan keterampilan global. Komitmen tersebut dengan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan menyelaraskan klasifikasi keterampilan kerja, mempromosikan jaminan sosial bagi pekerja berbasis platform digital, serta mengembangkan kebijakan pembiayaan jaminan sosial berkelanjutan.

Konferensi kali ini menunjukkan adanya komitmen dan rekomendasi pada G20 EMPOWER di bawah kepresidenan India. Pertama, pendidikan menjadi hal yang sangat penting, di mana dapat mendorong tercapainya pemberdayaan perempuan dari segi cara berfikir sejak dini. Kedua, kewirausahaan atau UMKM perempuan, yang mendorong tercapainya kesetaraan ekonomi. Ketiga, kemitraan antar berbagai lini, di mana pada tahap ini dapat mendorong promosi pentingnya kepemimpinan perempuan di semua tingkat. Untuk mendukung ketiga pilar komitmen ini, dibutuhkan inklusi digital yang nyata.      

Dalam menjunjung upaya untuk memberdayakan perempuan, khususnya, kesejahteraan di bidang wirausaha, MUM menjadi support penting bagi Permodalan Nasional Madani, melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Program PNM Mekaar, ialah sebagai pihak peminjam modal untuk wanita prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro, dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Sebagai bukti konkret dalam melakukan percepatan pemenuhan karyawan kelolaan, MUM memperluas pencarian kandidat melalui komunitas, melakukan sourcing kandidat lewat berbagai jalur hingga bekerjasama dengan instansi sekolah atau lembaga pemerintahan sebagai wadah yang dapat menjembatani antara calon pelamar kerja dengan perusahaan. 

Sementara itu, PNM yang merupakan perusahaan investasi non-bank dalam Holding Ultra Mikro terus melakukan pemberdayaan. Tidak hanya kepada nasabah tetapi juga karyawan sebagai garda terdepan bisnis.

“Fokus PNM menjadikan kaum marjinal untuk “naik kelas” taraf hidupnya, harus diikuti dengan kemampuan Insan PNM yang juga harus “naik kelas”. Salah satunya adalah dengan adanya beasiswa bagi insan PNM yang ingin upgrade kemampuan dan pengetahuan dengan melanjutkan kuliah.” Ujar Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi.

Hal ini juga menjadi komitmen PT. Mitra Utama Madani atau MUM sebagai perusahaan yang mewadahi perkembangan dan pengelolaan karyawan. Salah satunya menggandeng perguruan tinggi, seperti Universitas Terbuka dan Perbanas Institute, terutama lewat jalur pendidikan bebas-biaya. Tujuannya, agar bisa berkolaborasi, meningkatkan kompetensi dan kapasitas Insan MUM dengan gesit, serta dapat membawa insan MUM berkompetitif sehat. 

Tidak sampai disitu, MUM juga memberikan kesempatan magang dan membina talenta digital untuk mahasiswa merasakan pengalaman magang langsung dengan mentor berdedikasi.

Source: kemlu.go.id, liputan6, tirto.id, kominfo.go.id, journals.kemnaker.go,id, dan MUM.id.

Informasi lebih lanjut:

Putri Amandawati

Corporate Communication

PT Mitra Utama Madani

corcom@mum.co.id

www.mum.co.id